hukum jaminan perbankan. Kreditur baru merasa aman jika ada benda-benda tertentu yang ditunjuki secara khusus sebagai jaminan piutangnya. hukum jaminan perbankan

Hal tersebut, antara lain karena salah satu sebab banyak kredit macet adalah menggunakan jaminan fidusia, dimana kalau terjadi eksekusi jaminan fidusia sulitKredit agunan dan kredit jaminan sebenarnya adalah kredit yang sama. , M. , EditorPENERAPAN HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI’AH Oleh: Ah. Abd Shomad,2017:150). Irma Devita Purnamasari, 2011, Hukum Jaminan Perbankan, Bandung, PT Mizan Pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebuah penelitian langsung yang menghandalkan metode wawancara terkait implementasi hak kebendaan terhadap jaminan fidusia dalam kredit perbankan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Jaminan kebendaan a. Di bidang dunia usaha, termasuk di dunia perbankan. Setelah empat buku terbit dalam serial "Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak": Mendirikan Badan Usaha, Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, Akad Syariah, dan Hukum Jaminan Perbankan, dalam buku kelimanya ini, Irma Devita kembali hadir membantu Anda memahami seluk-beluk hukum waris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata. C. Cetakan : Pertama, Agustus 2017. Dalam surety bond, yang memberikan jaminan adalah perusahaan asuransi, sedangkan dalam bank garansi, yang memberikan jaminan adalah bank. Jakarta : Rajawali Pers. Dalam UU Perbankan, yang dimaksud. Surat-surat berharga dan warkat perbankan dalam praktik perbankan. NIK / NIDN 2513 / 0312016902 Lulusan S1 – Universitas Gajah Mada – 1994S3 – Universitas Indonesia – 2012S2 – Universitas Trisakti – 2015 Bidang Keahlian Analisis Ilmu Sosial Dari HukumAntropologiHukum Ketenagakerjaan. Meskipun telah diatur di dalam UU No. 120 BAB IV PENERAPAN LEMBAGA JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Benda tetap b. 282. Perlindungan Hukum Dan Problematika Perbankan Selaku Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. Yang pertama adalah jaminan yang dikenal sebagai jaminan umum, diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ), yang menyatakan sebagai berikut: “ Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. 1, Januari 2016. Penulis menyimpulkan bahwa aplikasi akad kafalah pada skema L/C, Bank Garansi maupun Kartu Kredit Syariah pada dasarnya sama saja, bank sama-sama. Bahan. Benda bergerak dengan ukuran bersih melebihi 20m3 d. 1 Fungsi Jaminan Secara Yuridis 41 2. Saat ini perbankan/lembaga pembiayaan berpeluang menyalurkan dana bagi para pelaku agribisnis dengan jaminan resi gudang. Begitu pula, dalam Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya hanya mengatur. INFO LANJUT HUBUNGI BUSTAMI Telp 0811-1158-850 Atau 021-2247-6367. melalui mekanisme lelang, atau. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa jaminan merupakan suatu keyakinan yang dimiliki bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hukum Jaminan Perbankan, Mizan Pustaka, Bandung, 2011 Purwadi, Hari. 2. Keabsahan Akad Perbankan Syariah dengan. Deskripsi Fisik 0,90 CM, 160 Hal. Rahman, Hasanuddin. Perbandingan. “Sering kali persoalan-persoalan yang muncul dalam pemberian kredit yaitu jaminan tersebut nilainya masih cukup memadai. Benda. 2 No. 40. hukum mengenai HKI sebagai jaminan kredit perbankan. Hukum Jaminan, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), h. A. Jaminan Jaminan adalah masalah hipotik, gadai dan piutang yang diistimewakan seperti diatur dalam buku ke-II, tentang kebendaan bab. Kata Kunci: Bank Garansi, nasabah, penerima jaminan. Jakarta : Sinar Grafika. Dapat mengatasi masalah BMPK (Batas Maksimal Penyaluran Kredit) 2. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU HT”) dinyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak. Aneka Hukum Bisnis. Menurut G. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. (Bandung: Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,bagaimana proses eksekusi jaminan perbankan dalam perjanjian kredit perbankan. KN. Manfaat utama menggunakan cabang bank bagi kalangan bisnis adalah bahwa cabang bank tersebut akan melakukan semua jasa perbankan di bawah nama dan kewajiban hukum dari bank induknya. 1 Muhammad Djumhana, 2000 Hukum Perbankan di Indonesia Bandung, PT. 394. Dalam hukum perdata dikenal bentuk jaminan kebendaan (seperti hak tanggungan, hipotik, jaminan fidusia, dan gadai) dan jaminan perseorangan atau personal guarantee. 2. 2014. UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pe njaminan. 3 kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit. c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia d) Nilai penjaminan. Mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan materi Hukum Perbankan dan Jaminan yang meliputi prinsip-prinsip dalam kegiatan. PENDAHULUAN Kredit perbankan merupakan salah satu adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. HUKUM JAMINAN. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 14 Mei 2013. Perjanjian sebagai Hubungan Hukum Di bidang dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan subyek hukum, yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum. , M. Buku Hukum Jaminan Perbankan karya Irma Devita Purnamasari, S. , M. cit. 7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-poko Hukum Jaminan) dan Jaminan Perorangan Liberty. Kredit bank dan jaminan. Sistem jaminan yang diterapkan dalam perbankan syariah. , Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Simamora, Y. Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam PerspektifPerjanjian kredit adalah Perjanjian konsensuil antara debitur dengen kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang-piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati para pihak. 2). Referensi wajib kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pembaca situs hukumonline. Isu HKI sebagai jaminan kredit atau pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tanggal 12 Juli 2022. Apalagi jika menyangkut rahasia perbankan. 5 Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada Kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Konsep jaminan kredit perbankan dalam Undang-Undang Perbankan atau UU No. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan. Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu ”Zekerheid”, sedangkan istilah ”Zekerheidsrechten” digunakan untuk hukum jaminan. Fiducia. Tujuan Pemberian Kredit · Bagi bank: a) Profitability, artinya ada keuntungan yang diperoleh secara wajar b)Safety, artinya harus aman dengan risiko yang telah dimitigasi sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 t entang Hak Guna Usaha, Hak Guna. Bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia? 2. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Costumer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech). Yang objek tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Bank selaku kreditur seringkali mengalihkan piutang melalui . Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan , Revka Petra Media, Surabaya, 2013. Jadi, apabila pelaksanaan. 2 3M. Hukum Jaminan Perbankan November 2019 63. Bentuk Perjanjian Kafalah . , M. Jumlah kredit berikut dengan segala syarat dan ketentuan sehubungan dengan pembayaran kembali hutang debitur kepada Bank serta jaminan kredit yang diberikan oleh debitur kepada Bank untuk menjamin hutang yang dimaksud juga diatur dengan jelas dan tertentu di dalam surat perjanjian tersebut. Kaifa: Bandung, hal, 61-63 12Peraturan Menteri Keuangan no: 27/PMK. Bahsan, M. Kedudukan Jaminan Kredit Pada Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Beberapa prinsip dalam hukum jaminan, terutama yang berakar pada Pasal 1131 KUH Perdata memberikan suatu konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian kredit senantiasa ada soal jaminan, yaitu kekayaan debitor yang bersangkutan. Jaminan perorangan 2. salah seorang ahli hukum yangSurety bond adalah suatu perjanjian asuransi yang melibatkan tiga pihak, yaitu surety (asuransi/penjamin), obligee (pemilik proyek), dan principal (pelaksana proyek atau kontraktor). , M. PenempatanMenerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Menurut Sabiq (2009), kafalah boleh terjadi dengan tanjiz, ta'liq, dan tauqit. Dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit memerlukan jaminan, sehingga. _____, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003. b. Bagaimana kriteria calon debitur yang dapat memperoleh. Anda sebagai pihak yang dijamin. Napitupulu, S. Disebutkan dalam Pasal 20 UUHT bahwa apabila debitor wanprestasi, maka eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: 1. b. Jadi penelitian ini dapat disebut “asli” sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan Rumusan jaminan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang. Pelaku usaha dilarang mencamtumkanDalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum menjadi perhatian yang serius dalam pembinaan diantaranya adalah bidang hukum jaminan. mudah dicerna dan dipahami. pada bank syariah yang dijadikan jaminan adalah barang yang pengadaannya dibiayai oleh bank itu sendiri. Tanah Hak Guna Usaha (“HGU”) Tanah Hak Guna Bangunan (“HGB”) Tanah Hak Pakai. Pada sisi lain, menurut Hilman Tisnawan, analis hukum senior Bank Indonesia, artikel berjudul “Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit” yang dimuat dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 1, Januari 2010 (hal. Sifat penelitian dalan penulisan tesis ini penelitian deskripstif. Satrio). Lembaga kepercayaan; 2. Angka 3 SEBI 7/2005 yang menyatakan bahwa kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Jaminan Perorangan, Citra Aditya Bakti: Bandung 8. Hermansyah Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008. Produk-produk pembiayaan syariah hampir seluruhnya menerapkan jaminan. Julianto. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2006. Hukumonline. Kedua akibat hukum bilamana objek jaminan dilelang tanpa melalui restrukturisasi kredit. Hukum jaminan memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum benda dan bidang hukum perbankan. com. Jenis Dokumen: Buku Hukum: Judul: Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia: T. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). PENDAHULUAN Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyakJurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 1, Nomor 2, Juni 2018 PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Etty Mulyatia*, Fajrina Aprilianti Dwiputrib aDepartemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas. 1 Tinjauan tentang Hukum Jaminan 2. 1. Syaugi Mubarak Seff, MA dan bimbingan II: Dr. Edisi VII. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia? 2. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam UU ini. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Subekti, 1989, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal 1. 3Noor Hafidah, Hukum Jaminan Syariah; Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. Hum. 2008. 93 atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditor tidak dapat berbuat apa-apa. METODE PENELITIANMagister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. 2004. Hukum Perbankan di Indonesia. ) O. Perjanjian Hutang Piutang (sebagai perjanjian pokok); yang dilengkapi. Favorit. Tahun Terbit 2011. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang. Berikut ini pengertian cessie menurut beberapa versi:- Cessie menurut KUHPerdataKUHPerdata tidak mengenal istilah cessie,. HS,. M. 6 J. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan. Lembaga jaminan benda tak bergerak adalah Hak Tanggungan, lembaga jaminan bergerak adalah gadai dan fidusia. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan diberikan hak untuk melakukan eksekusi atas agunan tersebut. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan. H. Bentuk Perjanjian Kredit Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang terpenting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPdt. Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan). Bahsan,SH. -----2008. Vol. Sebagai contoh, agunan biasa digunakan untuk menjelaskan Kredit Tanpa. Buku Saku Hukum Jaminan December 2020 0. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998. ja. Pembimbing 1 :. hukum berkaitan tentang jaminan syariah tersebut, yaitu bagaimana implementasi konsep jaminan syariah pada operasionalisasi perbankan syariah. Hukum Jaminan. Menurut Budhiono Budoyo, keuntungan memberikan kredit sindikasi adalah: 1. Hal ini dikarenakann perbankan bergerak dibidang ekonomi yang secara nyata berhubungan langsung dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank, Center for Society Studies, Jember 2006. Untuk menjawab pertanyaan. 5. Abstrak . Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 100. Untuk pembiayaan musyrakah dan mudarabah, konsep Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab UndangUndang Hukum Perdata”. Ini penting untuk melindungi kekayaan Anda. Bagaimanakah Bentuk dan Prinsip hukum Jaminan di Indonesia. Prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan, adalah dengan memperhatikan secara cermat dan teliti, terhadap objek jaminan kebendaan baik syarat ekonomis maupun syarat yuridis harus di penuhi dengan baik. Menurut Sabiq (1995), pengertian gadai (rahn) menurut beberapa ulama, antara lain yaitu: 1) Ulama Syafi’iyah: Menjadikan suatu barang yang biasanya dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Hukum Mudharabah 18 2. Jika dilihat mengenai fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur yakni pertama jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan utang;. ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT BANK DAN JAMINAN 1. , hlm.